Depok,Dbestnews.com
Kasus kematian seorang warga negara asing (WNA) asal Inggris berinisial DJR di ruang tahanan Imigrasi Kelas I Non TPI Depok memicu sorotan tajam publik.
Peristiwa tragis yang terjadi pada Selasa, 21 April 2026 itu kini menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk kalangan legislatif.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Depok akhirnya angkat bicara. Ketua DPC, Yuni Indriany, menyampaikan duka mendalam sekaligus menegaskan bahwa hilangnya nyawa seseorang di dalam institusi negara tidak boleh dianggap sepele.
“Peristiwa ini harus menjadi perhatian serius. Harus ada pengusutan yang transparan, profesional, dan objektif untuk mengungkap fakta sebenarnya,” Ucap Yuni.
Yuni yang juga menjabat Wakil Ketua III DPRD Depok menekankan, jika dalam penyelidikan ditemukan adanya kelalaian atau pelanggaran prosedur, maka penegakan hukum wajib dilakukan tanpa kompromi.
Rabu, 29 / 4 / 2026.
Menurutnya, setiap tahanan berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab penuh negara, sehingga keselamatan dan hak dasarnya harus dijamin.
Meski kewenangan imigrasi berada di bawah pemerintah pusat, DPRD Depok menilai tetap memiliki kepentingan untuk melakukan pengawasan. Hal ini karena peristiwa terjadi di wilayah hukum Kota Depok.
“Kami akan memastikan penegakan hukum, perlindungan HAM, dan standar pelayanan tetap berjalan dengan baik,” tuturnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan, kondisi ruang tahanan, pelayanan kesehatan, hingga Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan tahanan.
Sementara itu, pihak kepolisian melalui Polres Metro Depok masih terus mendalami kasus tersebut. Hingga kini, delapan orang petugas imigrasi telah diperiksa sebagai saksi.
Korban diketahui ditemukan tewas di dalam toilet dengan kondisi leher terjerat pakaian. Dugaan awal mengarah pada bunuh diri, namun penyelidikan masih terus berlangsung untuk memastikan tidak adanya unsur kelalaian atau pelanggaran prosedur.
Kasus ini pun menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah sistem pengawasan di ruang tahanan sudah berjalan optimal?
Ataukah ada celah yang luput dari perhatian?
Publik kini menanti jawaban—dan yang lebih penting, kejelasan serta akuntabilitas dari pihak berwenang.
( Red )
